Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 04: Gerakan Mahasiswa Pasca KAMI

Koalisi antara militer dan mahasiswa pada akhir 1950-an hanya menempatkan mahasiswa sebagai “ujung tombak” perubahan sosial-politik, meskipun ideologi keduanya berbeda jauh. Militer (ABRI) memilih berkoalisi dengan teknokrat Orde Baru, menganut ideologi Western developmentalism yang menekankan stabilitas dan keamanan. Sementara mahasiswa lebih condong ke demokrasi dan liberalisme. Akibatnya, demi memenangkan Pemilu 1971, ABRI mendukung Golkar dengan cara-cara manipulatif yang bertentangan dengan nilai mahasiswa. Hal ini membuat hubungan ABRI–mahasiswa retak, dan mahasiswa kemudian tampil sebagai kekuatan korektif terhadap kebijakan militer.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 22-23.

Gerakan Mahasiswa Pasca KAMI

Di akhir 1960-an, mahasiswa masih terinspirasi oleh “Tritura” dan melancarkan gerakan menolak kenaikan harga bensin. Gerakan ini disebut “Gerakan Mahasiswa Menggugat”, yang juga menentang korupsi dan manipulasi pemerintah Orde Baru. Namun, gerakan ini masih bersifat korektif, belum keluar dari kerangka pembangunan Orde Baru.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 23.

Memasuki awal 1970-an, tema gerakan mahasiswa mulai berubah. Mereka terpengaruh gagasan intelektual seperti Mahbub ul-Haq dan Andre Gunder Frank, yang menyoroti ketimpangan pembangunan. Kritik mahasiswa tidak lagi sekadar koreksi, tapi menantang strategi pembangunan Orde Baru. Mereka menilai industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan: antara kaya dan miskin, kota dan desa, serta sektor modern dan tradisional.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 23-24.

Sejak 1973, kritik mahasiswa makin keras, terutama ketika Ketua IGGI (Inter Governmental Group in Indonesia), J.P. Pronk, berkunjung ke Jakarta. Selain menyoroti strategi pembangunan, mahasiswa juga mengkritik posisi “Aspri” (Asisten Pribadi Presiden), kekayaan pejabat, Pertamina, korupsi, hukum, keadilan, dan HAM.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 24.

Tema baru ini berhasil menyatukan hampir semua organisasi mahasiswa. Pada 11 Januari 1974, 85 delegasi dari 35 Dewan Mahasiswa diterima Presiden Soeharto, tetapi hasilnya mengecewakan. Aksi pun berlanjut, dan puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Mahasiswa melakukan long march dari UI ke Trisakti, sementara massa di Jakarta merusak gedung dan membakar mobil Jepang. Peristiwa ini dikenal sebagai Malari (Malapetaka 15 Januari).

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 24-25.

Dampaknya sangat besar, sehingga pemerintah membubarkan semua Dewan Mahasiswa, menangkap 143 mahasiswa—kemudian bertambah menjadi 300 mahasiswa. Juga menangkap kaum intelektual dan beberapa anggota DPR, serta menutup tujuh surat kabar.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 25.

Meski begitu, Soeharto melakukan tindakan korektif dengan cara membubarkan lembaga Aspri dan mengganti sejumlah pejabat. Namun untuk melemahkan gerakan mahasiswa, Menteri Pendidikan Syarif Thayib mengeluarkan SK 018/1974.

Sejak Malari, gerakan mahasiswa meredup. Banyak yang kembali ke kampus dan menjauh dari politik. Namun, ide tentang pembangunan alternatif tetap berkembang di kalangan intelektual. Menjelang Pemilu 1977 dan Pilpres 1978, mahasiswa kembali bergerak. Mereka menyebut diri mereka sebagai “resi”, tokoh rohani yang tidak mencari kepentingan pribadi dan duniawi. Kelak, istilah ini dikritik oleh mereka sendiri.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 26.

Setelah Pemilu 1977, gerakan mahasiswa makin kuat. Mereka tidak hanya menuntut soal strategi pembangunan dan keadilan sosial, tapi juga menuntut Soeharto mundur dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 27.

Gerakan mahasiswa periode 1977/1978 tidak ditujukan untuk menggerakkan massa besar, tetapi lebih diarahkan kepada elite politik yang dianggap mampu menciptakan perubahan. Karena itu, gerakan ini disebut sebagai gerakan “resi”, yaitu gerakan moral tanpa kepentingan pribadi atau duniawi.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 27-28.

Namun, lagi-lagi mahasiswa harus berhadapan dengan militer. Ketika aksi mereka memuncak, ribuan tentara menduduki kampus dengan kekerasan, mengusir civitas academica, menangkap, dan mengadili tokoh-tokoh mahasiswa.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 28.

Untuk mencegah kebangkitan kembali, Daoed Joesoef (dari CSIS) diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Ia mengeluarkan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang membuat mahasiswa hampir tidak bisa bergerak. Semua kegiatan harus seizin rektor, dan ancaman di-drop out lebih ditakuti mahasiswa daripada ditangkap militer. Sejak saat itu, gerakan mahasiswa politik benar-benar lumpuh.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 28-29.

Penutup

Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak pernah lahir begitu saja. Gerakan ini selalu terkait konflik internal militer. Misalnya, aktivis 1966 dekat dengan faksi Jenderal Nasution untuk melawan PKI dan Soekarno. Pada akhir 1960-an hingga Malari 1974, mahasiswa juga mendapat simpati dari Jenderal Soemitro. Selain itu, ada juga pengaruh dari intelektual seperti Ismail Sunny, Mahbub Djunaedi, dan Adnan Buyung Nasution.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 29-30.

Dengan demikian, kekuatan mahasiswa sebenarnya lebih seperti alat siap pakai (ready for use) ketimbang kekuatan yang punya dasar perjuangan, strategi, dan ideologi yang jelas. Karena lemahnya fondasi ide dan kontinuitas antar-generasi, gerakan mahasiswa mudah dipatahkan. Setiap kali muncul, mereka harus memulai lagi dari awal.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 30.

MEMBENTUK KESADARAN EKSISTENSIAL PEMUDA DAN MAHASISWA

Suatu siang, saya bertemu seorang teman lama, mantan mahasiswa FIS-UI, yang kini mengabdikan diri pada rakyat kecil. Saya ajak dia makan di warung murah dan bersih, semacam cabang Kentucky di Slipi. Awalnya dia biasa saja, tapi saat mau makan, dia tersenyum lalu menyindir: “Ini gaya hidup yang mengandung dosa sosial.” Sindiran itu membuat saya kaget. Dari warung makan itu, dia sudah menunjukkan jarak pandangan dan sikap sosial antara dia dan saya. Menurut dia, kalau mau berpihak pada rakyat kecil, harus benar-benar total. Artinya, seseorang harus hidup sebagai bagian dari rakyat kecil itu sendiri. Kalau tidak, bagaimana bisa membela mereka secara konsisten? Sampai sekarang, dia tetap teguh pada pandangan itu.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 31.

Menurut dia, saya bukan lagi bagian dari "rakyat." Begitu juga orang-orang yang punya mobil, entah mobil sederhana atau mewah. Katanya, orang-orang itu secara halus sudah merampas hak rakyat kecil. Mereka dianggap membuang-buang uang, padahal bagi rakyat kecil uang itu sangat berharga.

Sebagai bukti sikapnya, dia pernah menolak tawaran naik pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta. Karena alasan yang sama, dia juga mengecam rencana saya pergi ke luar negeri. Baginya, ke luar negeri adalah bentuk hidup mewah.

“Lalu apa alternatifnya?” dia menjawab singkat: “Jangan ke Singapura. Jangan ke Jepang. Jangan ke Amerika. Jangan ke mana pun. Itulah alternatif terbaik.”

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 31-32.

Meskipun cara berpikirnya terdengar ekstrem, sikap itu bisa membantu kita memahami posisi generasi muda dan mahasiswa, baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Kritiknya menyadarkan bahwa mahasiswa adalah elite generasi muda, yang punya peran penting dalam pembangunan bangsa.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 32.

Pertanyaannya, apakah pilihan hidup kita sebagai mahasiswa muncul dari diri kita sendiri, atau ditentukan oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar kita? Jika dipermudah: Mengapa kita memilih menjadi mahasiswa, bukan petani atau pekerjaan lain?

Pertanyaan ini penting untuk menyingkap alasan terdalam mengapa kita memilih jalur mahasiswa. Jawabannya bisa macam-macam, dari yang idealis hingga sangat praktis. Tapi satu hal jelas: pilihan menjadi mahasiswa biasanya didorong oleh janji-janji sosial dan ekonomi. Dengan menjadi mahasiswa, kita membuka jalan menuju gelar sarjana. Dengan gelar itu, peluang ekonomi, karier, status sosial, dan kehormatan lebih terbuka dibanding mereka yang tidak kuliah. Singkatnya, pendidikan tinggi menjadi alat utama untuk mempercepat mobilitas ke atas, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 33.

Secara sosiologis, begitu kita lulus kuliah, kita langsung masuk ke kelompok baru: lulusan universitas. Di negara berkembang seperti Indonesia yang mayoritas masih agraris, posisi ini membuat kita jadi kelompok istimewa. Sebab, hanya sedikit pemuda yang bisa kuliah, sementara lulusan universitas biasanya mendapat peran penting dalam masyarakat. Itulah sebabnya kita sering dianggap sebagai elite bangsa atau “anak terbaik negeri.”

Tapi, posisi istimewa ini menimbulkan pertanyaan: apakah kita masih bisa berhubungan dengan akar sosial kita? Misalnya, apakah kita masih bisa berdialog dengan orang sekampung yang tidak sekolah, atau dengan tukang becak? Pertanyaan ini menekankan bahwa pilihan menjadi mahasiswa dan sarjana biasanya bias kota (urban biased).

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 34.

Kota sendiri adalah fenomena baru di Indonesia. Kehadirannya lahir dari sistem kapitalisme Barat sejak masa VOC di Batavia. Kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, terutama sebagai pusat perdagangan dan administrasi. Sistem kolonial Belanda memperkuat peran kota dibanding desa, mulai dari Cultuurstelsel (tanam paksa) hingga industrialisasi.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 35.

Namun, kapitalisme di Indonesia hanyalah kapitalisme pinggiran (peripheral capitalism), yang selalu terkait dengan sistem ekonomi internasional. Karena itu, kota menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Ia memberi peran khusus bagi orang terdidik, tapi juga tetap bergantung pada modal asing. Pembangunan kota—jalan, gedung, dan fasilitas lain—didesain untuk memperlancar arus modal internasional.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 35-36.

Itulah sebabnya, pilihan bawah sadar kita untuk menjadi mahasiswa tidak lepas dari kondisi struktural ini. Fenomena ini umum terjadi di banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 36.

Masalahnya, karena posisi istimewa kita sebagai mahasiswa dan calon sarjana, tanpa sadar kita ikut mendukung jalannya modal internasional di negara kita. Buktinya, banyak lulusan muda yang ingin bekerja di perusahaan asing atau gabungan asing-lokal, bahkan juga para birokrat yang membuat aturan seperti UUPA, izin, dan lisensi usaha, yang justru memberi ruang luas bagi modal asing. Akibatnya, generasi muda yang disebut “anak-anak bangsa terbaik” berisiko hanya menjadi bagian kecil dari mesin kapitalisme internasional.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 37.

Menurut saya, inilah tantangan besar yang harus dihadapi mahasiswa di negara berkembang. Sebab, sebagai orang terdidik, kita otomatis akan menempati posisi penting dalam masyarakat yang mayoritas belum berpendidikan. Posisi ini sangat krusial. Kalau kita gagal memahami peran kita dalam perubahan besar yang dikendalikan oleh kekuatan luar, kita juga akan gagal memahami aspirasi rakyat ketika nanti menjadi pemimpin. Akibatnya, kita bisa jadi terasing dari masyarakat sendiri. Karena itu, kritik yang menyebut mahasiswa hanya jadi alat kapitalisme cukup relevan.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 37-38.

Namun, jangan disalahartikan bahwa menjadi mahasiswa itu salah. Betapapun radikal pandangan seseorang, pengetahuan modern tetap penting dan harus dikuasai. Tanpa pengetahuan, kita justru akan terpinggirkan. Yang penting, sejak dini kita perlu punya kesadaran sebagai manusia seutuhnya. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya menjadi roda kecil bagi modal asing, tapi juga bisa memahami kebutuhan rakyat. Dengan begitu, kebijakan pembangunan yang kelak kita buat lebih berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya pada segelintir pemilik modal.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 38.

Daftar Isi:

3. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Sebuah Pengantar
4. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 4: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
5. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 5

Read More

Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 03: Dunia Mahasiswa Setelah Kemerdekaan

Mahasiswa setelah kemerdekaan kurang tertarik pada politik. Di luar kuliah, mereka lebih banyak ikut olahraga, seni, dan kegiatan rekreatif lain. Situasi politik saat itu juga tidak mendukung. Sistem Demokrasi Parlementer dikuasai oleh “oligarki partai”, yaitu partai lebih bergantung pada tokoh pemimpinnya daripada menjadi sebuah organisasi sosial yang mempunyai program yang terencana.

***

Dunia Mahasiswa

Setelah Kemerdekaan

Walaupun Belanda dan Jepang sudah pergi dari Indonesia, pengaruh mereka masih terasa dalam pendidikan dan politik, terutama Belanda. Karena itu, ketika Indonesia berusaha menasionalisasi pendidikan tinggi, banyak kesulitan muncul. Misalnya, sejak 1955 para intelektual Indonesia memang sudah mengelola kampus, tapi universitas yang dinasionalisasi tetap mirip lembaga Belanda. Contohnya, mahasiswa UGM yang pindah ke Universitas Indonesia (UI) kesulitan karena tidak bisa bahasa Belanda. Akhirnya, dosen-dosen Belanda diganti orang Indonesia. Bahasa pengantar juga mulai diganti dari Belanda ke Inggris.

Mahasiswa sebelum kemerdekaan cenderung sangat peduli politik karena hidup di masa kolonial dan terinspirasi semangat perjuangan. Sebaliknya, mahasiswa setelah kemerdekaan kurang tertarik pada politik. Di luar kuliah, mereka lebih banyak ikut olahraga, seni, dan kegiatan rekreatif lain. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang tertarik politik, biasanya mereka mencari beasiswa ke Barat (Belanda, Amerika, Eropa). Beberapa pemimpin mahasiswa (UI & UGM) aktif ikut konferensi internasional, tapi secara umum partisipasi politik mahasiswa sangat minim.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 12.

Hal ini bisa dimengerti. Pada masa Demokrasi Parlementer, mahasiswa melihat pendidikan lebih sebagai jalan untuk memperbaiki ekonomi dan mendapat pekerjaan. Data menunjukkan 85% lulusan perguruan tinggi bekerja di kantor pemerintahan.

Situasi politik saat itu juga tidak mendukung. Sistem Demokrasi Parlementer dikuasai oleh “oligarki partai”, yaitu partai lebih bergantung pada tokoh pemimpinnya daripada menjadi sebuah organisasi sosial yang mempunyai program yang terencana. Dalam dunia partai yang oligarkis, para pemimpin partai-partai tertentu dapat dengan leluasa bergantian memimpin kabinet. Akibatnya, kabinet sering jatuh-bangun.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 13.

Jadi, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam politik bukan hanya karena mereka sendiri lebih suka kegiatan rekreatif, tetapi juga karena sistem politik tidak memberi ruang. Selain mahasiswa, ABRI juga tidak diberi kesempatan politik. Kedua kelompok ini, bersama peran pribadi Soekarno, nantinya mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin.

Di masa Demokrasi Parlementer, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok besar (cleavage): abangan (diwakili PNI dan PKI) dan santri (diwakili Masyumi di kota dan NU di desa).

Bagi kalangan mahasiswa, perbedaan sosial terlihat dari lahirnya berbagai organisasi. Misalnya, pada 1947 di Yogyakarta berdiri HMI yang dekat dengan Masyumi. Lalu muncul PMII (terkait NU), SEMNI (terkait Partai SII), GERMAHI (terkait PERTI), dan IMM (terkait Muhammadiyah). Organisasi-organisasi Islam ini muncul karena khawatir terhadap penyebaran gagasan sekuler dan propaganda anti-agama dari PKI.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 14.

Dari kelompok Kristen lahir GMKI dan PMKRI. Sementara itu, mahasiswa nasionalis mendirikan GMNI, organisasi underbouw PNI yang bertujuan menjaga tradisi Indonesia dari arus westernisasi. PKI pun memiliki organisasi mahasiswa, yakni CGMI, yang dipakai untuk menyebarkan ide komunisme. Banyak lulusan dari Cina, Uni Soviet, dan Eropa Timur juga memanfaatkan CGMI untuk mendapat tempat di universitas.

Mahasiswa dari organisasi-organisasi tersebut nantinya berperan penting dalam perubahan politik Indonesia, terutama setelah kegagalan kudeta PKI di akhir masa Demokrasi Terpimpin, yang membuka jalan menuju Orde Baru.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 15.

Berbeda dengan Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin memberi ruang baru bagi ABRI. Jika dulu mereka terlihat pasif dalam politik, sejak keadaan darurat diumumkan Maret 1957, Angkatan Darat berhasil memperluas peran politiknya dan membentuk kepemimpinan yang solid. Saat itu Jenderal Nasution memperkenalkan konsep “dwifungsi ABRI” sebagai kekuatan militer sekaligus sosial-politik.

Namun periode ini—pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, pertama kali Indonesia mengadakan pemilu—juga diwarnai pertentangan ideologi, misalnya antara kelompok santri dan abangan. Perpecahan itu makin terasa karena setiap kelompok dikaitkan dengan partai dan ideologi tertentu. ABRI pun ikut terlibat dalam konflik ideologi ini.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 16.

Sementara itu, Soekarno berusaha menjadi penengah, tetapi tidak memiliki basis massa yang benar-benar solid. Walaupun ada Barisan Soekarno, kelompok ini tetap terpecah karena kelompok ini tidak mewakili ideologi yang dikembangkan Soekarno, melainkan sudah terbagi ke dalam pengaruh ideologi dan partai politik tertentu.

Dalam kondisi seperti itulah, PKI mencoba melakukan kudeta. Peristiwa tersebut menjadi pemicu lahirnya gerakan mahasiswa Angkatan 66 yang kelak mengguncang politik Indonesia.

KAMI dan Transformasi Politik Indonesia

Walaupun Soekarno gagal menyatukan berbagai pertentangan ideologi di masa Demokrasi Terpimpin, ia tetap dihormati sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”. Konsep Nasakom yang ia usung tampak kuat, tapi sebenarnya rapuh, sehingga konflik ideologi makin tajam.

ABRI yang mulai solid dalam politik menggandeng mahasiswa sebagai mitra—dalam upaya mengatasi pertentangan ideologi. Pada 1957 dibentuk Badan Kerja Sama Pemuda Militer, yang menandai awal keterlibatan mahasiswa sebagai kekuatan non-partai dalam politik nasional. Namun, karena pengaruh besar Soekarno, gagasan ini tidak berjalan. Justru terjadi polarisasi antara PKI di satu sisi dan ABRI di sisi lain, yang akhirnya memuncak dalam kudeta PKI.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 17.

Setelah kudeta, ABRI tidak bisa menawarkan ideologi baru, hanya bisa menjelaskan bahaya PKI. Sementara mahasiswa yang sudah terbentuk sikap politiknya melalui kondisi sosial-ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, mulai aktif demonstrasi. Mereka menganggap PKI musuh utama, Cina ancaman nasional, dan pemerintah penuh korupsi. Demonstrasi ini berhasil mengubah opini publik dan melahirkan media massa anti-komunis.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 18.

Militer tidak melarang demonstrasi, walaupun dukungannya belum bulat karena ABRI sendiri masih terpecah*. Mahasiswa lalu membentuk KAMI (25 Oktober 1966) dengan dukungan sebagian partai politik. Meski awalnya sulit menyatukan satu pandangan—karena anggota KAMI dari berbagai macam organisasi—mereka akhirnya sepakat pada “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura): bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga bahan pokok. Keputusan mahasiswa membentuk KAMI tanpa jaminan dukungan militer adalah langkah berani—karena jika ABRI di sisi Soekarno, gerakan mahasiswa akan runtuh–karena ketiadaan ideologi yang jelas—tapi akhirnya mereka mendapat dukungan ABRI, yang kemudian bekerja sama membuat rezim Soekarno jatuh.

*Dukungan ABRI kepada mahasiswa mulanya berasal dari individu angkatan bersenjata, bukan sebagai korp yang memiliki kekuatan.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 19-20.

Bagi pelaku politik 1966: ABRI dan mahasiswa, peristiwa itu meninggalkan dampak berbeda. Bagi ABRI, 1966 adalah peristiwa terakhir yang tidak boleh terulang. Melalui Supersemar, ABRI naik ke puncak kekuasaan. Untuk mencegah peristiwa serupa, mereka menegaskan tafsir tunggal UUD 1945 dan Pancasila. Orde Baru juga menghentikan pertentangan ideologi seperti di masa Demokrasi Terpimpin, diganti dengan konsep depolitisasi.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 20-21.

Depolitisasi ini menggantikan berbagai ideologi lama dengan satu tujuan: pembangunan. Prinsip yang dijalankan bukan lagi perbedaan gagasan, melainkan prioritas pembangunan dengan stabilitas nasional sebagai syarat utamanya. Untuk itu, ABRI berkoalisi dengan teknokrat lulusan Barat yang apolitis. Pilihan ini dimaksudkan agar ABRI tetap bisa mendominasi politik dalam negeri. Ideologi dwifungsi ABRI menjadi legitimasi untuk memperkuat peran itu.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 21.

Sementara itu, mahasiswa dan pemuda awalnya menganggap Orde Baru sebagai sekutu, seperti pada 1966. Namun, dua tahun kemudian pandangan itu berubah. Generasi mahasiswa baru muncul dan melihat Orde Baru sebagai rezim yang tidak lagi punya semangat perjuangan seperti saat melawan Soekarno. Generasi 1966 tetap berpegang pada semboyan “Keadilan, Hak Asasi, dan Kebebasan”, tetapi sikap Orde Baru pada Pemilu 1971 justru membuat mereka kecewa.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 21-22.

Daftar Isi:

2. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 2: Sebuah Pengantar
3. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
4. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 4: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis

Read More

Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 02: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis

Gerakan pemuda dan peranannya dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia adalah fenomena khas abad ke-20. Meski bukan hal yang unik—karena hal serupa juga terjadi di negara-negara lain, terutama di Asia—namun di Indonesia gerakan pemuda berhasil mengguncang tradisi lama. Dalam masyarakat agraris-tradisional, orang tua biasanya selalu menempati posisi paling penting. Karena itu, jarang sekali anak muda bisa berada di pusat perubahan sosial-politik. Tetapi generasi muda Indonesia tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1977/1978 berhasil meruntuhkan tradisi itu.

POLITIK DAN GERAKAN MAHASISWA: SUATU TINJAUAN SEJARAH
(ditulis bersama Bachtiar Efendi)

Perubahan ini terjadi karena banyak faktor. Di abad ke-20, Indonesia mengalami perubahan besar, seperti pembaruan pendidikan, munculnya industrialisasi, urbanisasi, dan sebagainya. Semua perubahan itu melahirkan iklim politik baru, meski saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 3.

Gerakan pemuda ternyata tidak mewakili semua lapisan pemuda. Sejarah mencatat, gerakan-gerakan itu umumnya dipimpin oleh elite pemuda dari kalangan menengah ke atas, terutama mahasiswa atau kelompok terdidik.

Karena itu, tulisan ini akan menelaah peran dan kepeloporan mahasiswa Indonesia pada periode tertentu. Generasi mahasiswa sebelum 1945 tidak dibahas secara mendalam karena mereka menghadapi sistem yang bukan buatan elite politik Indonesia. Meski begitu, gerakan mereka tetap akan disinggung sekilas sebagai latar untuk memahami peran mahasiswa setelah kemerdekaan, khususnya angkatan ’66. Sebab kelompok inilah yang paling besar pengaruhnya dalam mengubah pemerintahan, dan terbukti menjadi ujung tombak perjuangan mahasiswa.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 4.

Kedua, alasan membahas gerakan mahasiswa angkatan ’66 adalah karena melalui organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), mereka berhasil menjadi tonggak penting yang mengubah sistem dan struktur politik Indonesia, negara berpenduduk terbesar kelima di dunia yang merdeka pada 1945. Ketiga, perjuangan angkatan ’66 menarik untuk ditelusuri karena dilatarbelakangi oleh percobaan kudeta PKI pada 30 September 1965.

Tulisan ini merupakan kajian awal untuk menjelaskan dan menganalisis kegiatan politik mahasiswa Indonesia, khususnya yang tergabung dalam KAMI, dalam konteks sejarah dan kehidupan sosial-politik.

Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis

Sebelum Indonesia merdeka, jumlah mahasiswa pribumi sangat sedikit dibandingkan mahasiswa Eropa dan Cina. Belanda sendiri baru mulai mendirikan institusi pendidikan tinggi pada 1920-an. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1919, dengan 28 mahasiswa, hanya 2 di antaranya orang Indonesia.

Setelah itu, muncul lembaga pendidikan tinggi lain: Pendidikan Hukum pada 1924 dan Pendidikan Kedokteran pada 1927.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 5.

Kedua lembaga pendidikan itu didirikan di Batavia. Lalu pada 1940, berdirilah Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta, yang sudah lama dinantikan. Setahun kemudian, sebelum lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu berubah menjadi fakultas, didirikan Fakultas Pertanian di Jakarta, yang kemudian dipindahkan ke Bogor.

Hingga menjelang Perang Dunia II, mahasiswa Indonesia masih menjadi minoritas. Sebagian besar mahasiswa adalah orang Eropa dan keturunan Cina, sementara para pengajar hampir semuanya orang Belanda.

Jumlah mahasiswa Indonesia yang sedikit dapat dipahami jika melihat "politik elite" Belanda dalam bidang pendidikan. Tujuan Belanda saat itu adalah menjadikan pendidikan sebagai bagian dari politik etis sejak awal abad ke-20, sekaligus menyiapkan tenaga ahli lokal untuk mendukung ekonomi kolonial. Strategi ini kemudian dikembangkan melalui pendidikan tinggi pada 1920-an.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 6.

Mahasiswa Indonesia sadar bahwa mereka adalah minoritas dalam sistem pendidikan kolonial. Hal ini membuat mereka lebih solid secara politik dan peduli pada nasib rakyat Indonesia. Mereka merasakan betul kerugian yang ditimbulkan oleh kolonialisme Belanda. Di kota-kota, di mana Belanda mendominasi, pemuda Indonesia menghadapi diskriminasi. Pribumi dipandang rendah, disebut inlanders, tinggal di pinggiran, dan dianggap kelompok inferior.

Kesadaran itu membuat pendidikan Belanda menjadi paradoks. Pendidikan yang awalnya bagian dari politik etis justru melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Seperti halnya di Prancis, meski masih minoritas, mahasiswa Indonesia memiliki semangat noblesse oblige—tanggung jawab moral untuk memperjuangkan rakyat. Menurut Frantz Fanon, hal ini juga merupakan fenomena umum di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 7.

Meski jumlahnya sedikit, mahasiswa Indonesia aktif dalam berbagai organisasi dan kelompok diskusi. Mereka melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, baik lewat forum resmi maupun media massa. Isu yang mereka angkat antara lain penindasan terhadap pribumi, hambatan dari elite lokal terhadap kemajuan, serta ajakan untuk merencanakan masyarakat merdeka.

Perjuangan ini dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa di Indonesia, tetapi juga oleh mereka yang belajar di luar negeri, terutama di Belanda. Pada awal 1920-an, mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini, yang diketuai Muhammad Hatta, bahkan menyerang Belanda dalam pertemuan Liga Anti Kolonialisme dan Imperialisme di Brussels tahun 1927.

Ciri utama mahasiswa sebelum Indonesia merdeka adalah fokus pada satu hal: memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan mahasiswa seperti tahun 1966, Malari 1974, dan protes 1977/1978 belum ada. Meski berbeda zaman, semua gerakan mahasiswa memiliki semangat yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Burhan D. Magenda, semangat itu lahir dari etika noblesse oblige—tanggung jawab moral mahasiswa untuk membela rakyat.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 8.

Etika ini semakin nyata setelah Belanda pergi dan Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Walau membawa banyak kerugian, Jepang memberi ruang lebih besar bagi mahasiswa dan intelektual Indonesia untuk menempati posisi penting. Misalnya, profesor Belanda diganti dengan intelektual Indonesia, dan bahasa pengantar pendidikan diubah dari Belanda ke bahasa Indonesia.

Perubahan ini sangat menentukan karena memperkuat identitas nasional mahasiswa. Sejalan dengan asumsi bahwa pendidikan bagi rakyat tertindas menyimpan kontradiksi, semangat mahasiswa untuk melawan imperialisme justru makin berkembang.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 9.

Meski ada perubahan, mahasiswa pribumi tetap menjadi minoritas dibanding mahasiswa Eropa, Cina, dan golongan lain, dengan perbandingan sekitar 2:1. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah mahasiswa pribumi hanya sekitar 637 orang. Ketimpangan ini makin terasa karena peluang kerja setelah lulus sangat terbatas. Pemerintah kolonial lebih memilih lulusan Eropa, sehingga sekitar 25% mahasiswa pribumi menganggur. Di bidang tertentu, seperti hukum, angka pengangguran bahkan mencapai 50%.

Kondisi ini membuat keinginan mahasiswa pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan semakin nyata. Bagi mereka, kemerdekaan berarti keadilan, perbaikan hidup, dan kedaulatan di tangan bangsa sendiri.

Bangsa Indonesia mengalami dua periode kolonialisme, Belanda dan Jepang. Keduanya meninggalkan persoalan penting dalam dunia pendidikan: sempitnya peluang mobilitas sosial bagi lulusan universitas, terutama pribumi. Hanya sedikit yang berhasil naik, biasanya dari kalangan aristokrat atau priyayi. Sementara itu, kelompok lain yang kalah dalam sistem paternalistik berusaha menandingi elite pro-Barat dengan membangun lembaga pendidikan swasta seperti Taman Siswa dan Perguruan Muhammadiyah.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 10.

Fenomena ini memberi warna baru dalam perjuangan kemerdekaan. Gerakan mahasiswa pribumi tidak lagi sekadar abstrak, tetapi diarahkan pada tuntutan keadilan dan perlawanan terhadap elitisme pendidikan.

Ketika kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, banyak intelektual lain dari kalangan mahasiswa turut bergabung dalam kepemimpinan nasional, seperti Mr. Mohammad Roem dan Mr. Kasman Singodimejo. Sejarah pun mencatat mahasiswa pribumi sebagai ujung tombak perjuangan menuju kemerdekaan.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 11.

Daftar Isi:

1. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 1: Sebuah Pengantar
2. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 2: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
3. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis

Read More

Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 01: Sebuah Pengantar

Mahasiswa, sistem politik, dan negara adalah tiga hal yang berbeda. Mahasiswa adalah kelompok anak muda terpelajar yang berkesempatan kuliah di perguruan tinggi. Di dunia ini muncul etos dan pola hubungan sosial yang khas.

Sistem politik berbeda lagi. Ia adalah aturan dan mekanisme yang mengatur interaksi kekuasaan, aktor politik, kelompok masyarakat, serta lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi dalam kehidupan berbangsa.

Sementara itu, negara adalah lembaga tertinggi yang berdiri di tengah masyarakat. Negara memiliki kewenangan sah dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan bersama. Karena itu, negara bersifat paling otonom, terutama dalam mewakili masyarakat saat berhubungan dengan negara lain.

Identitas Buku

• Judul Buku: Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara
• Pengarang: Fachry Ali
• Penerbit: Inti Sarana Aksara
• Tanggal Terbit: 1985
• ISBN: -
• Tebal Halaman: xvi+156
• Lebar:
• Panjang:

MAHASISWA, SISTEM POLITIK DI INDONESIA DAN NEGARA

oleh Fachry Ali

Desain sampul oleh Rony Kaloke

Penata Letak oleh Sarwoko

Jakarta, 1985—Cetakan Pertama

Daftar Isi "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara"

Sekapur Sirih (vii)

Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara

• Sebuah Pengantar (ix)

Bagian Pertama: Gerakan Mahasiswa, Politik dan Pendidikan

• Politik dan Gerakan Mahasiswa: Suatu Tinjauan Sejarah (3)
• Membentuk Kesadaran Eksistensial Pemuda dan Mahasiswa (31)
• Sistem Pendidikan Indonesia dalam Kaitan Global (39)

Bagian Kedua: Pembangunan dan Sistem Politik

• Dilema dan Pilihan-pilihan dalam Pembangunan (79)
• Pembangunan, Politik dan Alienasi di Indonesia (93)
• Sistem Politik dan Dunia Kepartaian di Indonesia (111)

Bagian Ketiga: Posisi Negara dan Proses Pembentukan Sosial

• Pengantar tentang "Kapitalisme Pinggiran" (127)
• Negara dan Bentuk-bentuk Formasi Sosial di Indonesia (137)

Riwayat Hidup

SEKAPUR SIRIH

Hal yang paling pantas diberikan pada buku ini adalah kritik. Buku ini mencoba membahas isu-isu penting yang sering dianggap krusial: gerakan politik mahasiswa, pendidikan, sistem politik, negara, dan proses pembentukan sosial. Karena itu, buku ini lebih tepat dipandang sebagai pengantar untuk membuka diskusi umum dengan pembaca yang luas. Harapannya, dari sini bisa muncul perdebatan sehat di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, sesuatu yang selama ini kita rindukan.

Isi buku ini berasal dari beberapa makalah yang pernah disampaikan dalam forum diskusi, namun belum pernah dipublikasikan secara luas, hanya di kalangan terbatas. Meski dibuat terpisah, karena dilandasi kesadaran yang sama, pembahasan-pembahasan di dalamnya tetap konsisten.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Inti Sarana Aksara yang telah bekerja sama menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 7 Juni 1985

Fachry Ali

MAHASISWA, SISTEM POLITIK INDONESIA DAN NEGARA

Sebuah Pengantar

Mahasiswa, sistem politik, dan negara adalah tiga hal yang berbeda. Mahasiswa adalah kelompok anak muda terpelajar yang berkesempatan kuliah di perguruan tinggi. Di dunia ini muncul etos dan pola hubungan sosial yang khas.

Sistem politik berbeda lagi. Ia adalah aturan dan mekanisme yang mengatur interaksi kekuasaan, aktor politik, kelompok masyarakat, serta lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi dalam kehidupan berbangsa.

Sementara itu, negara adalah lembaga tertinggi (supra-institusi) yang berdiri di tengah masyarakat. Negara memiliki kewenangan sah dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan bersama. Karena itu, negara bersifat paling otonom, terutama dalam mewakili masyarakat saat berhubungan dengan negara lain.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. ix.

Kalau mahasiswa, sistem politik, dan negara dilihat hanya sebagai hal yang terpisah, maka kita tidak akan bisa menjelaskan naik turunnya gerakan mahasiswa, perubahan politik, dan perkembangan suatu negara, terutama di negara-negara Dunia Ketiga.

Gerakan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh sistem politik. Jika sistem politik longgar, gerakan mahasiswa, khususnya politik, akan lebih berkembang. Sebaliknya, jika sistem politik ketat, gerakan mahasiswa cenderung melemah. Jadi, hubungan mahasiswa dan sistem politik sangat erat.

Namun, sistem politik sendiri ditentukan oleh karakter negara. Dalam masyarakat pluralis, negara dianggap terbuka sehingga semua orang bisa masuk dalam arena kekuasaan. Karena itu, negara tidak terlalu dominan dan biasanya sistem demokrasi liberal berkembang, membuat gerakan mahasiswa lebih bebas.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. x.

Sebaliknya, dalam masyarakat integralis (umumnya negara baru merdeka), negara sangat dominan dan menguasai hampir semua proses politik. Akibatnya, lembaga-lembaga resmi seperti DPR, MPR, pers, atau partai politik tidak berfungsi maksimal. Negara mengambil alih peran mereka, sehingga kekuatan negara jauh lebih besar daripada kekuatan masyarakat. Kondisi ini membuat sistem politik menjadi ketat—lebih menekankan aturan yang kaku daripada proses dan refleksi politik dari masyarakat.

Dengan demikian, penekanan berlebihan pada aturan politik yang kaku—dalam konteks Indonesia dikenal sebagai "stabilitas politik dan keamanan"—membatasi ruang bagi perkembangan politik yang sehat. Akibatnya, sistem politik gagal menjadi reflektif, malah cenderung integralis, yaitu menyatukan dan menyeragamkan semua unsur masyarakat di bawah kendali negara. Dalam sistem seperti ini, negara memegang kekuasaan paling besar.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xi.

Dampaknya, gerakan rakyat, kelompok masyarakat, maupun kekuatan di luar negara jadi mandek. Mereka tidak mampu menyampaikan aspirasi politiknya untuk memengaruhi keputusan di tingkat nasional. Dengan kata lain, kekuatan non-negara hanya jadi kekuatan pinggiran.

Salah satunya adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa biasanya bangkit ketika negara sedang lemah. Misalnya pada 1965–1968, saat negara goyah. Walau sistem politik sudah cukup ketat, masih ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi itu semakin terbuka karena militer Angkatan Darat—setelah jatuhnya Soekarno dan PKI—menginginkan perubahan politik. Kehendak militer ini sejalan dengan aspirasi teknokrat dan mahasiswa. Karena itu, gerakan mahasiswa saat itu mendapat dukungan, baik terbuka maupun terselubung, dari Angkatan Darat.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xii.

Setelah runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, negara menjadi semakin kuat. Hal ini karena kebijakan utama yang dijalankan adalah politik pembangunan, yaitu pengumpulan kekuasaan ekonomi, politik, dan pertahanan di tangan negara. Logikanya, pada masa Orde Lama pembangunan gagal, terlihat dari kemiskinan massal di kota dan desa, hancurnya infrastruktur ekonomi, utang yang menumpuk, serta rusaknya sarana transportasi, komunikasi, dan modernisasi.

Penyebab utama kegagalan itu adalah lemahnya negara di hadapan masyarakat. Banyak partai politik dengan kepentingan berbeda, konflik politik tinggi di kota dan desa, serta birokrasi yang tidak berjalan karena birokrat lebih mementingkan partainya masing-masing. Inilah yang membuat pembangunan tidak bisa terlaksana.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xiii.

Belajar dari kegagalan Orde Lama, Orde Baru membangun kekuatan negara untuk melaksanakan "pembangunan". Namun, kekuatan itu tidak didukung oleh massa rakyat, melainkan oleh aktor-aktor internasional. Dari mereka, negara mendapat modal, keahlian, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan. Dengan bantuan itu, negara memperkuat legitimasi dan kekuasaan politik-ekonominya di dalam negeri.

Artinya, pembangunan Orde Baru sebenarnya lahir dari kerja sama antara negara dan kekuatan internasional, bukan dari hubungan negara dengan masyarakat. Untuk menjalankan pembangunan, Orde Baru menciptakan sistem politik integralis yang menekankan aturan-aturan ketat demi terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas inilah yang dianggap syarat utama bagi pembangunan.

Perkembangan politik Orde Baru membuat negara menjadi sangat kuat dan mendominasi semua kekuatan masyarakat. Sebaliknya, kekuatan masyarakat makin lama makin melemah. Negara masuk ke berbagai lembaga, mulai dari partai politik dan Golkar, organisasi sosial dan keagamaan, organisasi profesi dan pemuda, hingga ke kampus dan universitas. Akibatnya, peran politik mahasiswa semakin menyusut di bawah bayang-bayang kuatnya negara.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xiv.

Namun, kondisi ini tidak serta-merta harus dipandang negatif. Pertanyaannya, jika Orde Lama tetap bertahan, apakah hasilnya akan lebih baik daripada Orde Baru? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu, perkembangan Orde Baru perlu dipahami secara jernih dan objektif. Apalagi, dalam banyak hal, Orde Baru menghasilkan pencapaian yang cukup mengesankan, terutama bagi kelompok menengah kota yang berkembang pesat pada masa itu.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xv.

Pembahasan dalam buku ini ingin melihat gerakan mahasiswa, pendidikan, sistem politik, proses sosial, dan peran negara dari sudut pandang rakyat biasa. Karena itu, analisis yang muncul juga lebih bersifat kerakyatan, bukan resmi atau akademis. Bisa dibilang, isi buku ini merefleksikan rasa kehilangan terhadap peran kekuatan non-negara yang semakin hilang di masa Orde Baru. Jadi, kalau ada kritik terhadap sistem politik dan negara, itu hanyalah bentuk tanggung jawab seorang rakyat kepada masyarakat, negara, dan bangsa.

Buku ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama, Gerakan Mahasiswa, Politik, dan Pendidikan. Kedua, Pembangunan dan Sistem Politik. Ketiga, Posisi Negara dan Proses Pembentukan Sosial. Ketiga bagian ini saling terkait: gerakan mahasiswa dipengaruhi oleh sistem politik, sistem politik dipengaruhi oleh corak negara, dan perkembangan negara pada akhirnya membentuk proses sosial yang juga memengaruhi gerakan mahasiswa. Jadi, isi buku ini lebih sebagai refleksi deskriptif untuk menyadarkan kita akan dinamika yang terus berlangsung.

Harapannya, refleksi ini bisa memberi manfaat sekaligus bahan kritik. Dan tentu saja, kritik itulah yang sangat ditunggu.

Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. xvi.

Daftar Isi:

1. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 1: Sebuah Pengantar
2. Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 2: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis

Read More