Mahasiswa setelah kemerdekaan kurang tertarik pada politik. Di luar kuliah, mereka lebih banyak ikut olahraga, seni, dan kegiatan rekreatif lain. Situasi politik saat itu juga tidak mendukung. Sistem Demokrasi Parlementer dikuasai oleh “oligarki partai”, yaitu partai lebih bergantung pada tokoh pemimpinnya daripada menjadi sebuah organisasi sosial yang mempunyai program yang terencana.
***
Dunia Mahasiswa
Setelah Kemerdekaan
Walaupun Belanda dan Jepang sudah pergi dari Indonesia, pengaruh mereka masih terasa dalam pendidikan dan politik, terutama Belanda. Karena itu, ketika Indonesia berusaha menasionalisasi pendidikan tinggi, banyak kesulitan muncul. Misalnya, sejak 1955 para intelektual Indonesia memang sudah mengelola kampus, tapi universitas yang dinasionalisasi tetap mirip lembaga Belanda. Contohnya, mahasiswa UGM yang pindah ke Universitas Indonesia (UI) kesulitan karena tidak bisa bahasa Belanda. Akhirnya, dosen-dosen Belanda diganti orang Indonesia. Bahasa pengantar juga mulai diganti dari Belanda ke Inggris.
Mahasiswa sebelum kemerdekaan cenderung sangat peduli politik karena hidup di masa kolonial dan terinspirasi semangat perjuangan. Sebaliknya, mahasiswa setelah kemerdekaan kurang tertarik pada politik. Di luar kuliah, mereka lebih banyak ikut olahraga, seni, dan kegiatan rekreatif lain. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang tertarik politik, biasanya mereka mencari beasiswa ke Barat (Belanda, Amerika, Eropa). Beberapa pemimpin mahasiswa (UI & UGM) aktif ikut konferensi internasional, tapi secara umum partisipasi politik mahasiswa sangat minim.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 12.
Hal ini bisa dimengerti. Pada masa Demokrasi Parlementer, mahasiswa melihat pendidikan lebih sebagai jalan untuk memperbaiki ekonomi dan mendapat pekerjaan. Data menunjukkan 85% lulusan perguruan tinggi bekerja di kantor pemerintahan.
Situasi politik saat itu juga tidak mendukung. Sistem Demokrasi Parlementer dikuasai oleh “oligarki partai”, yaitu partai lebih bergantung pada tokoh pemimpinnya daripada menjadi sebuah organisasi sosial yang mempunyai program yang terencana. Dalam dunia partai yang oligarkis, para pemimpin partai-partai tertentu dapat dengan leluasa bergantian memimpin kabinet. Akibatnya, kabinet sering jatuh-bangun.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 13.
Jadi, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam politik bukan hanya karena mereka sendiri lebih suka kegiatan rekreatif, tetapi juga karena sistem politik tidak memberi ruang. Selain mahasiswa, ABRI juga tidak diberi kesempatan politik. Kedua kelompok ini, bersama peran pribadi Soekarno, nantinya mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin.
Di masa Demokrasi Parlementer, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok besar (cleavage): abangan (diwakili PNI dan PKI) dan santri (diwakili Masyumi di kota dan NU di desa).
Bagi kalangan mahasiswa, perbedaan sosial terlihat dari lahirnya berbagai organisasi. Misalnya, pada 1947 di Yogyakarta berdiri HMI yang dekat dengan Masyumi. Lalu muncul PMII (terkait NU), SEMNI (terkait Partai SII), GERMAHI (terkait PERTI), dan IMM (terkait Muhammadiyah). Organisasi-organisasi Islam ini muncul karena khawatir terhadap penyebaran gagasan sekuler dan propaganda anti-agama dari PKI.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 14.
Dari kelompok Kristen lahir GMKI dan PMKRI. Sementara itu, mahasiswa nasionalis mendirikan GMNI, organisasi underbouw PNI yang bertujuan menjaga tradisi Indonesia dari arus westernisasi. PKI pun memiliki organisasi mahasiswa, yakni CGMI, yang dipakai untuk menyebarkan ide komunisme. Banyak lulusan dari Cina, Uni Soviet, dan Eropa Timur juga memanfaatkan CGMI untuk mendapat tempat di universitas.
Mahasiswa dari organisasi-organisasi tersebut nantinya berperan penting dalam perubahan politik Indonesia, terutama setelah kegagalan kudeta PKI di akhir masa Demokrasi Terpimpin, yang membuka jalan menuju Orde Baru.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 15.
Berbeda dengan Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin memberi ruang baru bagi ABRI. Jika dulu mereka terlihat pasif dalam politik, sejak keadaan darurat diumumkan Maret 1957, Angkatan Darat berhasil memperluas peran politiknya dan membentuk kepemimpinan yang solid. Saat itu Jenderal Nasution memperkenalkan konsep “dwifungsi ABRI” sebagai kekuatan militer sekaligus sosial-politik.
Namun periode ini—pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, pertama kali Indonesia mengadakan pemilu—juga diwarnai pertentangan ideologi, misalnya antara kelompok santri dan abangan. Perpecahan itu makin terasa karena setiap kelompok dikaitkan dengan partai dan ideologi tertentu. ABRI pun ikut terlibat dalam konflik ideologi ini.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 16.
Sementara itu, Soekarno berusaha menjadi penengah, tetapi tidak memiliki basis massa yang benar-benar solid. Walaupun ada Barisan Soekarno, kelompok ini tetap terpecah karena kelompok ini tidak mewakili ideologi yang dikembangkan Soekarno, melainkan sudah terbagi ke dalam pengaruh ideologi dan partai politik tertentu.
Dalam kondisi seperti itulah, PKI mencoba melakukan kudeta. Peristiwa tersebut menjadi pemicu lahirnya gerakan mahasiswa Angkatan 66 yang kelak mengguncang politik Indonesia.
KAMI dan Transformasi Politik Indonesia
Walaupun Soekarno gagal menyatukan berbagai pertentangan ideologi di masa Demokrasi Terpimpin, ia tetap dihormati sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”. Konsep Nasakom yang ia usung tampak kuat, tapi sebenarnya rapuh, sehingga konflik ideologi makin tajam.
ABRI yang mulai solid dalam politik menggandeng mahasiswa sebagai mitra—dalam upaya mengatasi pertentangan ideologi. Pada 1957 dibentuk Badan Kerja Sama Pemuda Militer, yang menandai awal keterlibatan mahasiswa sebagai kekuatan non-partai dalam politik nasional. Namun, karena pengaruh besar Soekarno, gagasan ini tidak berjalan. Justru terjadi polarisasi antara PKI di satu sisi dan ABRI di sisi lain, yang akhirnya memuncak dalam kudeta PKI.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 17.
Setelah kudeta, ABRI tidak bisa menawarkan ideologi baru, hanya bisa menjelaskan bahaya PKI. Sementara mahasiswa yang sudah terbentuk sikap politiknya melalui kondisi sosial-ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, mulai aktif demonstrasi. Mereka menganggap PKI musuh utama, Cina ancaman nasional, dan pemerintah penuh korupsi. Demonstrasi ini berhasil mengubah opini publik dan melahirkan media massa anti-komunis.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 18.
Militer tidak melarang demonstrasi, walaupun dukungannya belum bulat karena ABRI sendiri masih terpecah*. Mahasiswa lalu membentuk KAMI (25 Oktober 1966) dengan dukungan sebagian partai politik. Meski awalnya sulit menyatukan satu pandangan—karena anggota KAMI dari berbagai macam organisasi—mereka akhirnya sepakat pada “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura): bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga bahan pokok. Keputusan mahasiswa membentuk KAMI tanpa jaminan dukungan militer adalah langkah berani—karena jika ABRI di sisi Soekarno, gerakan mahasiswa akan runtuh–karena ketiadaan ideologi yang jelas—tapi akhirnya mereka mendapat dukungan ABRI, yang kemudian bekerja sama membuat rezim Soekarno jatuh.
*Dukungan ABRI kepada mahasiswa mulanya berasal dari individu angkatan bersenjata, bukan sebagai korp yang memiliki kekuatan.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 19-20.
Bagi pelaku politik 1966: ABRI dan mahasiswa, peristiwa itu meninggalkan dampak berbeda. Bagi ABRI, 1966 adalah peristiwa terakhir yang tidak boleh terulang. Melalui Supersemar, ABRI naik ke puncak kekuasaan. Untuk mencegah peristiwa serupa, mereka menegaskan tafsir tunggal UUD 1945 dan Pancasila. Orde Baru juga menghentikan pertentangan ideologi seperti di masa Demokrasi Terpimpin, diganti dengan konsep depolitisasi.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 20-21.
Depolitisasi ini menggantikan berbagai ideologi lama dengan satu tujuan: pembangunan. Prinsip yang dijalankan bukan lagi perbedaan gagasan, melainkan prioritas pembangunan dengan stabilitas nasional sebagai syarat utamanya. Untuk itu, ABRI berkoalisi dengan teknokrat lulusan Barat yang apolitis. Pilihan ini dimaksudkan agar ABRI tetap bisa mendominasi politik dalam negeri. Ideologi dwifungsi ABRI menjadi legitimasi untuk memperkuat peran itu.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 21.
Sementara itu, mahasiswa dan pemuda awalnya menganggap Orde Baru sebagai sekutu, seperti pada 1966. Namun, dua tahun kemudian pandangan itu berubah. Generasi mahasiswa baru muncul dan melihat Orde Baru sebagai rezim yang tidak lagi punya semangat perjuangan seperti saat melawan Soekarno. Generasi 1966 tetap berpegang pada semboyan “Keadilan, Hak Asasi, dan Kebebasan”, tetapi sikap Orde Baru pada Pemilu 1971 justru membuat mereka kecewa.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 21-22.
Daftar Isi:
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 2: Sebuah Pengantar
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 4: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
0 komentar:
Posting Komentar