Koalisi antara militer dan mahasiswa pada akhir 1950-an hanya menempatkan mahasiswa sebagai “ujung tombak” perubahan sosial-politik, meskipun ideologi keduanya berbeda jauh. Militer (ABRI) memilih berkoalisi dengan teknokrat Orde Baru, menganut ideologi Western developmentalism yang menekankan stabilitas dan keamanan. Sementara mahasiswa lebih condong ke demokrasi dan liberalisme. Akibatnya, demi memenangkan Pemilu 1971, ABRI mendukung Golkar dengan cara-cara manipulatif yang bertentangan dengan nilai mahasiswa. Hal ini membuat hubungan ABRI–mahasiswa retak, dan mahasiswa kemudian tampil sebagai kekuatan korektif terhadap kebijakan militer.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 22-23.
Gerakan Mahasiswa Pasca KAMI
Di akhir 1960-an, mahasiswa masih terinspirasi oleh “Tritura” dan melancarkan gerakan menolak kenaikan harga bensin. Gerakan ini disebut “Gerakan Mahasiswa Menggugat”, yang juga menentang korupsi dan manipulasi pemerintah Orde Baru. Namun, gerakan ini masih bersifat korektif, belum keluar dari kerangka pembangunan Orde Baru.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 23.
Memasuki awal 1970-an, tema gerakan mahasiswa mulai berubah. Mereka terpengaruh gagasan intelektual seperti Mahbub ul-Haq dan Andre Gunder Frank, yang menyoroti ketimpangan pembangunan. Kritik mahasiswa tidak lagi sekadar koreksi, tapi menantang strategi pembangunan Orde Baru. Mereka menilai industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan: antara kaya dan miskin, kota dan desa, serta sektor modern dan tradisional.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 23-24.
Sejak 1973, kritik mahasiswa makin keras, terutama ketika Ketua IGGI (Inter Governmental Group in Indonesia), J.P. Pronk, berkunjung ke Jakarta. Selain menyoroti strategi pembangunan, mahasiswa juga mengkritik posisi “Aspri” (Asisten Pribadi Presiden), kekayaan pejabat, Pertamina, korupsi, hukum, keadilan, dan HAM.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 24.
Tema baru ini berhasil menyatukan hampir semua organisasi mahasiswa. Pada 11 Januari 1974, 85 delegasi dari 35 Dewan Mahasiswa diterima Presiden Soeharto, tetapi hasilnya mengecewakan. Aksi pun berlanjut, dan puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Mahasiswa melakukan long march dari UI ke Trisakti, sementara massa di Jakarta merusak gedung dan membakar mobil Jepang. Peristiwa ini dikenal sebagai Malari (Malapetaka 15 Januari).
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 24-25.
Dampaknya sangat besar, sehingga pemerintah membubarkan semua Dewan Mahasiswa, menangkap 143 mahasiswa—kemudian bertambah menjadi 300 mahasiswa. Juga menangkap kaum intelektual dan beberapa anggota DPR, serta menutup tujuh surat kabar.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 25.
Meski begitu, Soeharto melakukan tindakan korektif dengan cara membubarkan lembaga Aspri dan mengganti sejumlah pejabat. Namun untuk melemahkan gerakan mahasiswa, Menteri Pendidikan Syarif Thayib mengeluarkan SK 018/1974.
Sejak Malari, gerakan mahasiswa meredup. Banyak yang kembali ke kampus dan menjauh dari politik. Namun, ide tentang pembangunan alternatif tetap berkembang di kalangan intelektual. Menjelang Pemilu 1977 dan Pilpres 1978, mahasiswa kembali bergerak. Mereka menyebut diri mereka sebagai “resi”, tokoh rohani yang tidak mencari kepentingan pribadi dan duniawi. Kelak, istilah ini dikritik oleh mereka sendiri.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 26.
Setelah Pemilu 1977, gerakan mahasiswa makin kuat. Mereka tidak hanya menuntut soal strategi pembangunan dan keadilan sosial, tapi juga menuntut Soeharto mundur dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 27.
Gerakan mahasiswa periode 1977/1978 tidak ditujukan untuk menggerakkan massa besar, tetapi lebih diarahkan kepada elite politik yang dianggap mampu menciptakan perubahan. Karena itu, gerakan ini disebut sebagai gerakan “resi”, yaitu gerakan moral tanpa kepentingan pribadi atau duniawi.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 27-28.
Namun, lagi-lagi mahasiswa harus berhadapan dengan militer. Ketika aksi mereka memuncak, ribuan tentara menduduki kampus dengan kekerasan, mengusir civitas academica, menangkap, dan mengadili tokoh-tokoh mahasiswa.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 28.
Untuk mencegah kebangkitan kembali, Daoed Joesoef (dari CSIS) diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Ia mengeluarkan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang membuat mahasiswa hampir tidak bisa bergerak. Semua kegiatan harus seizin rektor, dan ancaman di-drop out lebih ditakuti mahasiswa daripada ditangkap militer. Sejak saat itu, gerakan mahasiswa politik benar-benar lumpuh.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 28-29.
Penutup
Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak pernah lahir begitu saja. Gerakan ini selalu terkait konflik internal militer. Misalnya, aktivis 1966 dekat dengan faksi Jenderal Nasution untuk melawan PKI dan Soekarno. Pada akhir 1960-an hingga Malari 1974, mahasiswa juga mendapat simpati dari Jenderal Soemitro. Selain itu, ada juga pengaruh dari intelektual seperti Ismail Sunny, Mahbub Djunaedi, dan Adnan Buyung Nasution.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 29-30.
Dengan demikian, kekuatan mahasiswa sebenarnya lebih seperti alat siap pakai (ready for use) ketimbang kekuatan yang punya dasar perjuangan, strategi, dan ideologi yang jelas. Karena lemahnya fondasi ide dan kontinuitas antar-generasi, gerakan mahasiswa mudah dipatahkan. Setiap kali muncul, mereka harus memulai lagi dari awal.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 30.
MEMBENTUK KESADARAN EKSISTENSIAL PEMUDA DAN MAHASISWA
Suatu siang, saya bertemu seorang teman lama, mantan mahasiswa FIS-UI, yang kini mengabdikan diri pada rakyat kecil. Saya ajak dia makan di warung murah dan bersih, semacam cabang Kentucky di Slipi. Awalnya dia biasa saja, tapi saat mau makan, dia tersenyum lalu menyindir: “Ini gaya hidup yang mengandung dosa sosial.” Sindiran itu membuat saya kaget. Dari warung makan itu, dia sudah menunjukkan jarak pandangan dan sikap sosial antara dia dan saya. Menurut dia, kalau mau berpihak pada rakyat kecil, harus benar-benar total. Artinya, seseorang harus hidup sebagai bagian dari rakyat kecil itu sendiri. Kalau tidak, bagaimana bisa membela mereka secara konsisten? Sampai sekarang, dia tetap teguh pada pandangan itu.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 31.
Menurut dia, saya bukan lagi bagian dari "rakyat." Begitu juga orang-orang yang punya mobil, entah mobil sederhana atau mewah. Katanya, orang-orang itu secara halus sudah merampas hak rakyat kecil. Mereka dianggap membuang-buang uang, padahal bagi rakyat kecil uang itu sangat berharga.
Sebagai bukti sikapnya, dia pernah menolak tawaran naik pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta. Karena alasan yang sama, dia juga mengecam rencana saya pergi ke luar negeri. Baginya, ke luar negeri adalah bentuk hidup mewah.
“Lalu apa alternatifnya?” dia menjawab singkat: “Jangan ke Singapura. Jangan ke Jepang. Jangan ke Amerika. Jangan ke mana pun. Itulah alternatif terbaik.”
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 31-32.
Meskipun cara berpikirnya terdengar ekstrem, sikap itu bisa membantu kita memahami posisi generasi muda dan mahasiswa, baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Kritiknya menyadarkan bahwa mahasiswa adalah elite generasi muda, yang punya peran penting dalam pembangunan bangsa.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 32.
Pertanyaannya, apakah pilihan hidup kita sebagai mahasiswa muncul dari diri kita sendiri, atau ditentukan oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar kita? Jika dipermudah: Mengapa kita memilih menjadi mahasiswa, bukan petani atau pekerjaan lain?
Pertanyaan ini penting untuk menyingkap alasan terdalam mengapa kita memilih jalur mahasiswa. Jawabannya bisa macam-macam, dari yang idealis hingga sangat praktis. Tapi satu hal jelas: pilihan menjadi mahasiswa biasanya didorong oleh janji-janji sosial dan ekonomi. Dengan menjadi mahasiswa, kita membuka jalan menuju gelar sarjana. Dengan gelar itu, peluang ekonomi, karier, status sosial, dan kehormatan lebih terbuka dibanding mereka yang tidak kuliah. Singkatnya, pendidikan tinggi menjadi alat utama untuk mempercepat mobilitas ke atas, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 33.
Secara sosiologis, begitu kita lulus kuliah, kita langsung masuk ke kelompok baru: lulusan universitas. Di negara berkembang seperti Indonesia yang mayoritas masih agraris, posisi ini membuat kita jadi kelompok istimewa. Sebab, hanya sedikit pemuda yang bisa kuliah, sementara lulusan universitas biasanya mendapat peran penting dalam masyarakat. Itulah sebabnya kita sering dianggap sebagai elite bangsa atau “anak terbaik negeri.”
Tapi, posisi istimewa ini menimbulkan pertanyaan: apakah kita masih bisa berhubungan dengan akar sosial kita? Misalnya, apakah kita masih bisa berdialog dengan orang sekampung yang tidak sekolah, atau dengan tukang becak? Pertanyaan ini menekankan bahwa pilihan menjadi mahasiswa dan sarjana biasanya bias kota (urban biased).
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 34.
Kota sendiri adalah fenomena baru di Indonesia. Kehadirannya lahir dari sistem kapitalisme Barat sejak masa VOC di Batavia. Kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, terutama sebagai pusat perdagangan dan administrasi. Sistem kolonial Belanda memperkuat peran kota dibanding desa, mulai dari Cultuurstelsel (tanam paksa) hingga industrialisasi.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 35.
Namun, kapitalisme di Indonesia hanyalah kapitalisme pinggiran (peripheral capitalism), yang selalu terkait dengan sistem ekonomi internasional. Karena itu, kota menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Ia memberi peran khusus bagi orang terdidik, tapi juga tetap bergantung pada modal asing. Pembangunan kota—jalan, gedung, dan fasilitas lain—didesain untuk memperlancar arus modal internasional.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 35-36.
Itulah sebabnya, pilihan bawah sadar kita untuk menjadi mahasiswa tidak lepas dari kondisi struktural ini. Fenomena ini umum terjadi di banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 36.
Masalahnya, karena posisi istimewa kita sebagai mahasiswa dan calon sarjana, tanpa sadar kita ikut mendukung jalannya modal internasional di negara kita. Buktinya, banyak lulusan muda yang ingin bekerja di perusahaan asing atau gabungan asing-lokal, bahkan juga para birokrat yang membuat aturan seperti UUPA, izin, dan lisensi usaha, yang justru memberi ruang luas bagi modal asing. Akibatnya, generasi muda yang disebut “anak-anak bangsa terbaik” berisiko hanya menjadi bagian kecil dari mesin kapitalisme internasional.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 37.
Menurut saya, inilah tantangan besar yang harus dihadapi mahasiswa di negara berkembang. Sebab, sebagai orang terdidik, kita otomatis akan menempati posisi penting dalam masyarakat yang mayoritas belum berpendidikan. Posisi ini sangat krusial. Kalau kita gagal memahami peran kita dalam perubahan besar yang dikendalikan oleh kekuatan luar, kita juga akan gagal memahami aspirasi rakyat ketika nanti menjadi pemimpin. Akibatnya, kita bisa jadi terasing dari masyarakat sendiri. Karena itu, kritik yang menyebut mahasiswa hanya jadi alat kapitalisme cukup relevan.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 37-38.
Namun, jangan disalahartikan bahwa menjadi mahasiswa itu salah. Betapapun radikal pandangan seseorang, pengetahuan modern tetap penting dan harus dikuasai. Tanpa pengetahuan, kita justru akan terpinggirkan. Yang penting, sejak dini kita perlu punya kesadaran sebagai manusia seutuhnya. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya menjadi roda kecil bagi modal asing, tapi juga bisa memahami kebutuhan rakyat. Dengan begitu, kebijakan pembangunan yang kelak kita buat lebih berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya pada segelintir pemilik modal.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 38.
Daftar Isi:
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Sebuah Pengantar
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 4: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 5
0 komentar:
Posting Komentar