Gerakan pemuda dan peranannya dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia adalah fenomena khas abad ke-20. Meski bukan hal yang unik—karena hal serupa juga terjadi di negara-negara lain, terutama di Asia—namun di Indonesia gerakan pemuda berhasil mengguncang tradisi lama. Dalam masyarakat agraris-tradisional, orang tua biasanya selalu menempati posisi paling penting. Karena itu, jarang sekali anak muda bisa berada di pusat perubahan sosial-politik. Tetapi generasi muda Indonesia tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1977/1978 berhasil meruntuhkan tradisi itu.
POLITIK DAN GERAKAN MAHASISWA: SUATU TINJAUAN SEJARAH
(ditulis bersama Bachtiar Efendi)
Perubahan ini terjadi karena banyak faktor. Di abad ke-20, Indonesia mengalami perubahan besar, seperti pembaruan pendidikan, munculnya industrialisasi, urbanisasi, dan sebagainya. Semua perubahan itu melahirkan iklim politik baru, meski saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara", Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 3.
Gerakan pemuda ternyata tidak mewakili semua lapisan pemuda. Sejarah mencatat, gerakan-gerakan itu umumnya dipimpin oleh elite pemuda dari kalangan menengah ke atas, terutama mahasiswa atau kelompok terdidik.
Karena itu, tulisan ini akan menelaah peran dan kepeloporan mahasiswa Indonesia pada periode tertentu. Generasi mahasiswa sebelum 1945 tidak dibahas secara mendalam karena mereka menghadapi sistem yang bukan buatan elite politik Indonesia. Meski begitu, gerakan mereka tetap akan disinggung sekilas sebagai latar untuk memahami peran mahasiswa setelah kemerdekaan, khususnya angkatan ’66. Sebab kelompok inilah yang paling besar pengaruhnya dalam mengubah pemerintahan, dan terbukti menjadi ujung tombak perjuangan mahasiswa.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 4.
Kedua, alasan membahas gerakan mahasiswa angkatan ’66 adalah karena melalui organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), mereka berhasil menjadi tonggak penting yang mengubah sistem dan struktur politik Indonesia, negara berpenduduk terbesar kelima di dunia yang merdeka pada 1945. Ketiga, perjuangan angkatan ’66 menarik untuk ditelusuri karena dilatarbelakangi oleh percobaan kudeta PKI pada 30 September 1965.
Tulisan ini merupakan kajian awal untuk menjelaskan dan menganalisis kegiatan politik mahasiswa Indonesia, khususnya yang tergabung dalam KAMI, dalam konteks sejarah dan kehidupan sosial-politik.
Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
Sebelum Indonesia merdeka, jumlah mahasiswa pribumi sangat sedikit dibandingkan mahasiswa Eropa dan Cina. Belanda sendiri baru mulai mendirikan institusi pendidikan tinggi pada 1920-an. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1919, dengan 28 mahasiswa, hanya 2 di antaranya orang Indonesia.
Setelah itu, muncul lembaga pendidikan tinggi lain: Pendidikan Hukum pada 1924 dan Pendidikan Kedokteran pada 1927.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 5.
Kedua lembaga pendidikan itu didirikan di Batavia. Lalu pada 1940, berdirilah Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta, yang sudah lama dinantikan. Setahun kemudian, sebelum lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu berubah menjadi fakultas, didirikan Fakultas Pertanian di Jakarta, yang kemudian dipindahkan ke Bogor.
Hingga menjelang Perang Dunia II, mahasiswa Indonesia masih menjadi minoritas. Sebagian besar mahasiswa adalah orang Eropa dan keturunan Cina, sementara para pengajar hampir semuanya orang Belanda.
Jumlah mahasiswa Indonesia yang sedikit dapat dipahami jika melihat "politik elite" Belanda dalam bidang pendidikan. Tujuan Belanda saat itu adalah menjadikan pendidikan sebagai bagian dari politik etis sejak awal abad ke-20, sekaligus menyiapkan tenaga ahli lokal untuk mendukung ekonomi kolonial. Strategi ini kemudian dikembangkan melalui pendidikan tinggi pada 1920-an.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 6.
Mahasiswa Indonesia sadar bahwa mereka adalah minoritas dalam sistem pendidikan kolonial. Hal ini membuat mereka lebih solid secara politik dan peduli pada nasib rakyat Indonesia. Mereka merasakan betul kerugian yang ditimbulkan oleh kolonialisme Belanda. Di kota-kota, di mana Belanda mendominasi, pemuda Indonesia menghadapi diskriminasi. Pribumi dipandang rendah, disebut inlanders, tinggal di pinggiran, dan dianggap kelompok inferior.
Kesadaran itu membuat pendidikan Belanda menjadi paradoks. Pendidikan yang awalnya bagian dari politik etis justru melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Seperti halnya di Prancis, meski masih minoritas, mahasiswa Indonesia memiliki semangat noblesse oblige—tanggung jawab moral untuk memperjuangkan rakyat. Menurut Frantz Fanon, hal ini juga merupakan fenomena umum di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 7.
Meski jumlahnya sedikit, mahasiswa Indonesia aktif dalam berbagai organisasi dan kelompok diskusi. Mereka melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, baik lewat forum resmi maupun media massa. Isu yang mereka angkat antara lain penindasan terhadap pribumi, hambatan dari elite lokal terhadap kemajuan, serta ajakan untuk merencanakan masyarakat merdeka.
Perjuangan ini dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa di Indonesia, tetapi juga oleh mereka yang belajar di luar negeri, terutama di Belanda. Pada awal 1920-an, mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini, yang diketuai Muhammad Hatta, bahkan menyerang Belanda dalam pertemuan Liga Anti Kolonialisme dan Imperialisme di Brussels tahun 1927.
Ciri utama mahasiswa sebelum Indonesia merdeka adalah fokus pada satu hal: memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan mahasiswa seperti tahun 1966, Malari 1974, dan protes 1977/1978 belum ada. Meski berbeda zaman, semua gerakan mahasiswa memiliki semangat yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Burhan D. Magenda, semangat itu lahir dari etika noblesse oblige—tanggung jawab moral mahasiswa untuk membela rakyat.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 8.
Etika ini semakin nyata setelah Belanda pergi dan Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Walau membawa banyak kerugian, Jepang memberi ruang lebih besar bagi mahasiswa dan intelektual Indonesia untuk menempati posisi penting. Misalnya, profesor Belanda diganti dengan intelektual Indonesia, dan bahasa pengantar pendidikan diubah dari Belanda ke bahasa Indonesia.
Perubahan ini sangat menentukan karena memperkuat identitas nasional mahasiswa. Sejalan dengan asumsi bahwa pendidikan bagi rakyat tertindas menyimpan kontradiksi, semangat mahasiswa untuk melawan imperialisme justru makin berkembang.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 9.
Meski ada perubahan, mahasiswa pribumi tetap menjadi minoritas dibanding mahasiswa Eropa, Cina, dan golongan lain, dengan perbandingan sekitar 2:1. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah mahasiswa pribumi hanya sekitar 637 orang. Ketimpangan ini makin terasa karena peluang kerja setelah lulus sangat terbatas. Pemerintah kolonial lebih memilih lulusan Eropa, sehingga sekitar 25% mahasiswa pribumi menganggur. Di bidang tertentu, seperti hukum, angka pengangguran bahkan mencapai 50%.
Kondisi ini membuat keinginan mahasiswa pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan semakin nyata. Bagi mereka, kemerdekaan berarti keadilan, perbaikan hidup, dan kedaulatan di tangan bangsa sendiri.
Bangsa Indonesia mengalami dua periode kolonialisme, Belanda dan Jepang. Keduanya meninggalkan persoalan penting dalam dunia pendidikan: sempitnya peluang mobilitas sosial bagi lulusan universitas, terutama pribumi. Hanya sedikit yang berhasil naik, biasanya dari kalangan aristokrat atau priyayi. Sementara itu, kelompok lain yang kalah dalam sistem paternalistik berusaha menandingi elite pro-Barat dengan membangun lembaga pendidikan swasta seperti Taman Siswa dan Perguruan Muhammadiyah.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 10.
Fenomena ini memberi warna baru dalam perjuangan kemerdekaan. Gerakan mahasiswa pribumi tidak lagi sekadar abstrak, tetapi diarahkan pada tuntutan keadilan dan perlawanan terhadap elitisme pendidikan.
Ketika kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, banyak intelektual lain dari kalangan mahasiswa turut bergabung dalam kepemimpinan nasional, seperti Mr. Mohammad Roem dan Mr. Kasman Singodimejo. Sejarah pun mencatat mahasiswa pribumi sebagai ujung tombak perjuangan menuju kemerdekaan.
Fachry Ali, "Mahasiswa, Sistem Politik..., hlm. 11.
Daftar Isi:
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 1: Sebuah Pengantar
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 2: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
- Buku: Fachry Ali "Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara" - Part 3: Pendidikan Indonesia di Masa Belanda; Politik Etis
0 komentar:
Posting Komentar